Soal Kasus Korupsi 10 Proyek, KPAK Desak Kejari Perjelas Status Hukum DPRD Yang diperiksa
PALI – Koordinator Komunitas Penggiat Anti Korupsi (KPAK) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) membuka secara transparan perkembangan penyidikan dugaan korupsi pengondisian 10 paket proyek konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pendidikan Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2025. Desakan tersebut terutama menyangkut kejelasan hasil pemeriksaan terhadap para saksi, termasuk anggota DPRD aktif dan mantan anggota DPRD PALI yang namanya muncul dalam sejumlah pemberitaan terkait pengembangan perkara tersebut. Koordinator KPAK, Edi, menyampaikan desakan itu pada Selasa (3/11/2026). Menurutnya, Kejari PALI perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai sejauh mana pemeriksaan terhadap para saksi telah dilakukan, apa relevansi keterangan mereka dengan perkara, serta apakah ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain. “Jangan sampai proses penegakan hukum berhenti hanya pada lima orang yang sudah ditetapkan sebagai ter...